Sorotan: Pertama, Penyusunan Draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional…

Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri melakukan transformasi digital melalui penguatan sistem pemberian bantuan penyidikan guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk “Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025”.

Sementara itu, hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menunjukkan adanya keterbatasan jumlah personel di Bagian Operasional (Bagbanops) yang harus menangani puluhan ribu output pekerjaan setiap tahunnya.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan tata kelola bantuan penyidikan, dari pola kerja konvensional dan parsial menuju sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta akuntabel.

Pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025.

Kedua, pengembangan layanan digital melalui fitur bantuan penyidikan terintegrasi pada aplikasi e-PPNS Presisi.